Mengikuti popularitas metaverse yang naik daun secara pesat beberapa tahun terakhir, Persatuan Telekomunikasi Nasional memutuskan untuk membuat standarisasi penggunaan. Standarisasi ini dibuat untuk menciptakan lingkup digital yang terbuka dan inklusif, terutama di dunia metaverse. Berikut detail kebijakan metaverse oleh International Telecommunication Union (ITU).
Pendirian grup yang terfokus untuk kebijakan metaverse oleh International Telecommunication Union (ITU)
Dilansir dari siaran pers yang diterbitkan 19 Januari 2023 lalu, Persatuan Telekomunikasi Internasional (ITU) telah membentuk kelompok fokus ahli untuk mengembangkan standar teknis internasional bagi metaverse. Grup fokus ini menawarkan tempat untuk mulai menciptakan dasar standar teknis yang dapat membantu pengembangan teknologi dasar dan ekosistem bisnis.
Diharapkan, hasil dari grup fokus ini akan mendorong masuknya pasar, terciptanya inovasi, dan efisiensi biaya di sektor yang diperkirakan oleh beberapa analis industri akan tumbuh pesat. Nilainya hampir mencapai USD 800 miliar pada tahun 2024.
“Metaverse dan lapisan teknologinya dapat membantu perkembangan dan kemajuan manusia,” kata Sekretaris Jenderal ITU Doreen Bogdan-Martin. “Pekerjaan kelompok fokus ITU adalah langkah pertama dalam memastikan bahwa teknologi ini bekerja dengan baik untuk semua. Manfaat metaverse harus dibagi secara luas dan adil, dan risikonya harus dipahami dan ditangani dengan baik.”
Roadmap untuk metaverse
ITU, badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk teknologi informasi dan komunikasi, diberi mandat oleh pemerintah untuk memperluas konektivitas digital. Tidak lupa untuk mempromosikan transformasi digital yang berkelanjutan.
Grup fokus ITU bertujuan untuk mengembangkan roadmap dan menetapkan standar teknis agar layanan dan aplikasi metaverse dapat dioperasikan. Kemudian memungkinkan terjadinya pengalaman pengguna yang memuaskan, memastikan keamanan pengguna, dan melindungi data pribadi pengguna.
“Pengembangan standar harus didorong oleh setiap orang yang akan bergantung pada standar yang dihasilkan,” ujar Seizo Onoe, Direktur Biro Standardisasi Telekomunikasi ITU. “Grup fokus ini akan mendukung kerja sama kami dalam membayangkan kasus penggunaan teknologi untuk metaverse, menentukan persyaratan teknis terkait, dan mengembangkan standar yang membantu memenuhi persyaratan ini dalam skala global.”
Bagaimana perkembangan metaverse di Indonesia?
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, negara-negara seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Barbados, telah mulai mengeksplorasi kebijakan pengembangan metaverse sebagai bagian integral dari negaranya. Saat ini, perkembangan digital memang mencuri perhatian.
“Negara Tiongkok menjajaki kebijakan metaverse dalam rencana pengembangan kota Shanghai, negara Barbados telah mengumumkan inisiatif pembangunan kedutaan virtual di metaverse,” ungkapnya di Key Note Speech Unpacking the Metaverse: Akselerasi Transformasi Digital dalam Menyambut Teknologi Masa Depan yang berlangsung di Graha Sabha Pramana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Rabu (18/05/2022).
Indonesia, menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, juga tidak ketinggalan. Saat ini pengembangan kesiapan ekosistem metaverse juga terus didorong oleh berbagai pihak, termasuk oleh sektor swasta. “Sebagai contoh, PT WIR Group yang bekerja sama dengan Meta,” jelas Menteri Johnny.
Belum digunakan dalam kurikulum pendidikan nasional
Seperti yang diketahui, pendidikan seseorang sangat mempengaruhi masa depan seseorang. Baik itu dari segi sosial, ekonomi, maupun politik. Lantas dengan makin pesatnya laju pertumbuhan digital, akankah metaverse memasuki kurikulum pendidikan nasional?
Dilansir dari website Kominfo, topik tersebut menjadi sebuah pembahasan dalam kegiatan “Obral-obrol Literasi Digital” (OOTD) yang didukung penuh oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mengusung tema “Peluang dan Tantangan Metaverse di Indonesia”. Acara ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan siaran langsung di YouTube.
Pengajar dari Universitas Negeri Malang, Henry Praherdhiono, mengungkapkan saat ini konsep metaverse baru digunakan dalam lingkup pendidikan secara mikro. Menurutnya, metaverse belum secara utuh dapat diimplementasikan dalam kebijakan pendidikan nasional secara makro.
Hal itu karena masih diperlukannya edukasi mengenai metaverse dan kecakapan digital secara umum yang merata pada seluruh generasi. Khususnya pembelajar dan mahasiswa yang akan banyak beririsan dengan teknologi tersebut.
Menkominfo akan tekankan pentingnya literasi digital
Pemahaman mengenai dunia digital tidak hanya akan menguntungkan diri sendiri saja. Jika dilakukan secara kolektif, kecakapan digital dapat membawa perubahan signifikan di bidang sosial maupun ekonomi.
Tahun lalu, Menkominfo Johnny G. Plate membuka Pertemuan Ketiga Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia. Pertemuan kali ini membahas pengembangan framework ekosistem digital global.
Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah ekonomi digital. Karenanya, pembahasan pun tidak luput dari deliverables untuk menciptakan ekosistem ekonomi digital global dan ekonomi dunia yang semakin inklusif.
Itulah pembahasan seputar kebijakan metaverse oleh International Telecommunication Union (ITU) dan standarisasinya yang dicanangkan oleh PBB. Apa pendapatmu tentang kebijakan ini?
Masih banyak artikel seputar teknologi menarik lainnya yang bisa kamu akses di metaNesia seperti AR, AI, VR, dan metaverse. Baca hanya di blog metaNesia!
MetaNesia adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan dan menyediakan platform untuk memasuki dunia metaverse. Platform ini memungkinkan pengguna untuk terhubung, berinteraksi, dan bertukar koleksi digital dalam lingkungan virtual yang imersif.
Apabila tertarik untuk menghadirkan lingkungan virtual di perusahaanmu. Kamu bisa menjalin kerja sama dengan MetaNesia, silakan hubungi Customer Service kami melalui WhatsApp. Kamu juga dapat bertanya maupun berkonsultasi secara gratis.
Tertarik untuk mencoba masuk ke dunia metaverse? Yuk, Unduh aplikasi MetaNesia di website kami sekarang juga!
Twitter
Linkedin