Metaverse adalah konsep yang rumit dan keberhasilan pengembangan metaverse bisa memberikan manfaat yang luar biasa. Ini bisa meruntuhkan tembok antar komunitas, meningkatkan kolaborasi dan komunikasi, dan mengubah cara kita berinteraksi. Di sisi lain, metaverse menimbulkan sejumlah pertanyaan baru tentang bagaimana hak digital manusia dan perusahaan dapat dipertahankan dalam ruang yang terdesentralisasi dan terus berkembang.
Sejak PBB memperkenalkan “Universal Declaration of Human Rights” lebih dari 7 dekade yang lalu, dunia masih gagal menyepakati secara komprehensif tentang hak apa yang harus diberikan kepada manusia.
Sebagian besar dari kita setuju dengan “pelanggaran” hak asasi manusia yang paling ekstrim, seperti perbudakan dan eksploitasi ekonomi. Beberapa kelompok terus berdebat tentang bagaimana tindakan manusia harus diawasi, dan berapa banyak kebebasan yang harus kita miliki dalam situasi yang berbeda.
Metaverse akan membuat pendefinisian hak asasi manusia menjadi lebih kompleks, dunia tempat kita diwakili oleh “identitas” dan avatar digital kita. Oleh karena itu, kelompok global belum menetapkan hukum, peraturan, atau pedoman yang jelas untuk kehidupan di metaverse.
Mendefinisikan hak asasi manusia di era digital
Hak asasi manusia telah lama memiliki hubungan yang bermasalah dengan lanskap digital. Hak fundamental inti yang kita miliki sebagai manusia di dunia nyata tidak selalu ditegakkan oleh peraturan, dan pedoman lanskap digital.
Misalnya, di dunia fisik, orang-orang dari banyak negara di seluruh dunia melihat “kebebasan berbicara” sebagai hak asasi manusia. Namun, mengizinkan orang untuk mengatakan dan melakukan apa pun yang mereka suka di internet yang menyebabkan banyak masalah, mulai dari intimidasi dunia maya hingga penyalahgunaan digital.
Akibatnya, banyak perusahaan yang bertanggung jawab memoderasi komunitas online sebelum metaverse mulai melanggar “kebebasan berbicara”. Perusahaan media sosial seperti Facebook dan Instagram secara konsisten memoderasi apa yang dikatakan secara online untuk tanda-tanda kebencian dan pelecehan.
Ini secara bersamaan melindungi pengguna dari diskriminasi dan intimidasi online. Sementara juga mencegah orang lain mengakses apa yang mereka anggap sebagai kebebasan mendasar mereka.
Untuk “melindungi” pengguna, perusahaan di dunia digital yang bertanggung jawab membuat aplikasi dan situs web juga perlu mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam jumlah berlebihan telah menjadi masalah di masa lalu, karena sekali lagi melanggar hak asasi kita untuk privasi.
Metaverse, sebagai lingkungan internet yang “terdesentralisasi” berpotensi meningkatkan hak-hak tertentu, dan merugikan orang lain. Menciptakan banyak tantangan baru untuk dipertimbangkan oleh regulator untuk menciptakan perlindungan hukum di dunia virtual.
Masalah dengan hak digital di metaverse
Ada berbagai masalah dengan standarisasi hak digital di metaverse seperti saat ini. Pertama, perlu diperhatikan bahwa setiap “metaverse” yang dibuat akan diatur oleh aturan yang diterapkan oleh pengembang dan pembuat konten digital. Misalnya, avatar di lingkungan VR tidak dapat berjalan, bergerak, atau berbicara dengan pengguna lain tanpa izin terlebih dahulu dari pengembang.
Bergantung pada bagaimana metaverse berkembang, tingkat otonomi yang dimiliki orang di lingkungan ini bisa berbeda secara drastis. Metaverse bukanlah ruang digital individu, tetapi kumpulan pengalaman terdesentralisasi yang tersebar luas yang dibangun oleh individu dan perusahaan.
Dengan demikian, setiap “iterasi” metaverse memiliki potensi untuk memiliki pendekatannya sendiri dalam mengelola hak asasi manusia, otonomi, dan kontrol konsumen. Meskipun metaverse dimaksudkan untuk menjadi teknologi Web 3.0, yang memberikan kendali kembali kepada konsumen konten pada tingkat tertentu. Ini tidak berarti tidak akan ada aturan yang diberlakukan.
Setiap pengalaman “metaverse” perlu menentukan dengan tepat bagaimana konsumen dapat bertindak, dan apa yang dapat mereka lakukan di setiap lingkungan digital. Hal ini dapat menyebabkan banyak ketidakkonsistenan dalam hal hak digital.
Belum lagi, aspek “desentralisasi” dari metaverse juga akan meningkatkan anonimitas bagi individu yang bereksperimen dengan web. Tingkat anonimitas yang lebih tinggi di hampir semua lingkungan sering kali dapat melahirkan peluang baru untuk pelecehan tanpa wajah dan perilaku yang tidak pantas.
Sudah ada laporan yang dikeluarkan dari pengguna metaverse yang mengeluh tentang tindakan kekerasan seksual, ujaran kebencian, dan konten grafis. Karena metaverse memungkinkan orang untuk menjadi “siapa pun yang mereka inginkan” secara online, sangat sulit untuk mengawasi tindakan seperti ini secara efektif. Memang, banyak ahli khawatir metaverse dapat membuka jalan bagi era baru kejahatan digital.
Seperti apa hak digital di metaverse?
Hak digital di metaverse belum ditetapkan sepenuhnya. Untuk memastikan setiap orang memiliki pengalaman yang sama dan positif dalam lanskap digital, kita perlu menerapkan standarisasi tingkat baru, berdasarkan pemahaman bersama tentang hak apa yang harus dipertahankan dalam lingkungan digital, dan mana yang tidak lagi sesuai.
Beberapa organisasi telah berkumpul untuk membahas peraturan perundang-undangan potensial yang perlu diterapkan dalam metaverse untuk melindungi hak digital. Saat ini, percakapan ini sebagian besar berkisar pada konsep-konsep seperti hukum hak cipta, hukum kekayaan intelektual, hukum kontrak, “hukum gugatan”, dan peraturan lainnya untuk melindungi aset digital. Namun, masih banyak yang harus dikerjakan.
Kita harus menentukan bagaimana orang anonim akan benar-benar diizinkan berada di dalam metaverse, dan kapan anonimitas tidak boleh diizinkan untuk melindungi hak orang lain. Para ahli perlu memikirkan tentang seberapa besar kebebasan yang seharusnya dimiliki orang ketika berbagi konten dan berinteraksi dengan orang lain secara online. Kemudian, tindakan apa yang harus diterapkan untuk melindungi orang dari berbagai usia dan latar belakang di metaverse.
Metaverse menjanjikan lingkungan kebebasan digital sejati. Di mana kita bisa menjadi siapa pun yang kita pilih, berinteraksi dengan komunitas di seluruh dunia, dan melintasi dunia virtual tidak seperti sebelumnya. Tapi dunia baru ini tidak bisa sepenuhnya tanpa aturan.
Untuk melindungi hak digital, dan juga hak asasi manusia, strategi perlu diterapkan untuk mengawasi metaverse, dan melindungi orang-orang di dalamnya.
Yuk, kunjungi metaNesia untuk mengetahui informasi lain seputar augmented reality, virtual reality dan teknologi imersif lainnya.
Twitter
Linkedin