Teknologi digital memang menjadi hal yang dibutuhkan sehari-hari. Keberadaannya memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia bagi segala sektor. Oleh karena itu, transformasi digital terjadi pada hampir semua lini.
Digitalisasi sistem lama ke sistem yang lebih modern bukan berarti tanpa risiko. Ancaman terhadap keamanan data, serangan siber, dan juga risiko digital lainnya menghantui pengguna. Karenanya, pemerintah pun diminta untuk cepat tanggap dalam menyediakan solusi bagi risiko teknologi digital.
PBB Ajukan Global Digital Compact
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), salah satu organisasi yang memantau tren teknologi digital pun menanggapi permasalahan ini. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengusulkan Global Digital Compact untuk memitigasi risiko teknologi digital.
“Ada kebutuhan mendesak bagi pemerintah untuk bersatu dalam Global Digital Compact untuk mengurangi risiko teknologi digital dan mengidentifikasi cara untuk memanfaatkan manfaatnya demi kebaikan umat manusia,” katanya kepada negara-negara anggota PBB dalam presentasi ringkasan kebijakannya.
Dilansir dari Sina News, kecerdasan buatan (AI), deep fakes, dan bio-engineering hanyalah tiga dari sekian banyak bidang kemajuan teknologi terbaru yang menguji kapasitas pemerintah dalam mengelolanya. Akselerasi eksponensial teknologi terbaru ini membuat kerja sama di bidang teknologi menjadi lebih penting, katanya.
AI generatif akan berdampak besar pada pendidikan, komunikasi, dunia kerja, dan banyak lagi. Tetapi masa depan dari dampak tersebut tidak bisa diketahui oleh siapa pun.
Pentingnya manajemen teknologi untuk atasi risiko teknologi digital
Transformasi digital harus dibarengi dengan implementasi strategi untuk memperkuat keamanan. Terutama dari ancaman dunia maya seperti pembobolan data, peretasan, atau penipuan siber. Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah maupun pemilik bisnis.
Jenis pekerjaan baru akan tercipta, sekaligus hilang. Menurutnya, dunia kerja akan berubah. Meski begitu, tak bisa dipungkiri jika kecerdasan buatan memiliki potensi untuk meningkatkan pengembangan dan produktivitas serta mempercepat kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG).
Di sisi lain, AI juga menghadirkan tantangan etika yang serius. Antonio Guterres berpendapat bahwa AI yang dipersenjatakan dapat menjadi masalah besar.
Prospek kemajuan teknologi lebih lanjut sering kali menimbulkan ketakutan daripada harapan. Bahkan, mereka yang telah mengembangkan AI dan mengambil keuntungan darinya telah menyatakan keprihatinan yang mendalam. Mereka meminta pemerintah melakukan tindakan terhadap ancaman keamanan digital.
Ringkasan kebijakan Global Digital Compact mengusulkan visi untuk kerja sama digital yang menempatkan kemanusiaan sebagai intinya. Kerja sama ini menempatkan semua partisipan tanpa ada yang tertinggal.
Transformasi digital ini berfokus pada pada hak asasi manusia secara universal. Termasuk kerja sama global yang memanfaatkan teknologi untuk pembangunan manusia, mendorong kemajuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan juga teknologi digital yang diatur oleh manusia untuk manusia, kata Guterres.
Global Digital Compact untuk keuntungan bersama
Global Digital Compact menawarkan proposal tentang bagaimana hal ini dapat dicapai. Global Digital Compact adalah peluang unik untuk menyatukan pemerintah, organisasi regional, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pendekatan global terhadap tata kelola digital.
Pendekatan nasional dan regional tidak cukup dalam dunia global, kata Guterres. “Kesepakatan tersebut akan memberikan kerangka kerja untuk menyelaraskan pendekatan nasional, regional, dan industri seputar prioritas, prinsip, dan tujuan global.”
Ringkasan kebijakan ini mengidentifikasi area untuk tindakan mendesak. Mulai dari meningkatkan upaya untuk menghubungkan yang tidak terhubung hingga membangun infrastruktur publik digital. Tidak lupa, mendukung administrasi publik untuk mengatur teknologi demi keuntungan semua orang, baik itu pemilik bisnis maupun individual
Data dari laporan Global Digital Compact mengusulkan langkah-langkah untuk mengatasi kesenjangan dalam tata kelola AI. Hal ini menekankan proposal Guterres untuk dibuatnya badan penasihat tingkat tinggi untuk AI.
Badan penasihat ini dapat bertemu secara teratur untuk meninjau pengaturan tata kelola AI dan menawarkan rekomendasi tentang bagaimana mereka dapat diselaraskan. Terutama berkaitan dengan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan kebaikan bersama. Ringkasan kebijakan ini juga berfokus pada perlunya tindak lanjut yang berkelanjutan pada tata kelola digital dan data-datanya.
“Kami akan mulai mengerjakan badan ini pada akhir tahun ini, dan menugaskannya untuk mempresentasikan opsi tata kelola AI internasional. Ini dapat mencakup AI Accord, yang terhubung dengan proses Global Digital Compact,” kata Guterres.
Risiko teknologi digital dan Proposal Digital Cooperation Forum
Laporan Global Digital Compact tersebut mengusulkan Forum Kerjasama Digital. Forum ini nantinya yang akan mengevaluasi kemajuan tata kelola digital dan menyoroti kesenjangan. Guterres juga mempresentasikan ringkasan kebijakan tentang reformasi arsitektur keuangan internasional dan melihat melampaui produk domestik bruto sebagai metrik kemajuan ekonomi.
“Ini akan menjadi kerangka kerja global pertama yang menyatukan semua pemangku kepentingan untuk mendorong tindakan yang selaras pada teknologi digital. Ini akan bekerja dengan badan regional dan jaringan multipihak, dan mendukung pertukaran antara badan yang ada, seperti Forum Tata Kelola Internet,” katanya.
Itulah pembahasan mengenai risiko teknologi digital. Meski memiliki risiko, teknologi juga memiliki keuntungan, terutama bagi bisnis.
Ingin mencoba menggunakan virtual reality, augmented reality atau metaverse untuk bisnis? Hubungi MetaNesia dan dapatkan konsultasi gratis dengan tim kami.
MetaNesia merupakan platform metaverse pertama di Indonesia yang juga merupakan bagian dari Telkom Indonesia. Anda juga bisa merasakan keseruan masuk ke dalam dunia virtual dengan mengunduh aplikasi MetaNesia. Yuk unduh hari ini, jangan sampai ketinggalan keseruannya!
Twitter
Linkedin